Etika Politik Indonesia Sulit Terwujud

MEDAN, indopos.co.id – Etika politik di Indonesia sangat sulit sekali terwujud dalam aplikasinya secera teknis. Kendati masih dalam proses pendewasaan, hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk mematangkannya. Pasalnya, hingga saat ini para elit politik ditanah air kerap berkelahi dalam mencapai sesuatu.

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, Indonesia perlu pemimpin yang memberi contoh dalam kehidupan bermasyarakat dan beretika politik. Walaupun, MPR sendiri sudah mulai menerapkan musyawarah mufakat.

Terbukti, perbedaannya ketika pembagian porsi di MPR yang menggunakan prinsip musyawarah mufakat. "Namun hal itupun tetap belum dapat dikatakan berhasil. Masih terdapat tekanan. Terlebih masyarakat akan melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi etika politik itu memang sangat sulit diaplikasikannya," ungkapnya saat bicara soal 'Etika Politik' di acara Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Indonesia di Medang, Jumat (8/5).

Dia mengaku, anggota MPR terkadang sangat kesulitan karena selain seorang politisi, harus pula memposisikan diri sebagai negarawan. Namun, pihaknya terus mencoba demi kedewasaan beretika politik dengan menyosialisasikan empat pilar layaknya ustadz yang terus memberikan ceramah.

"Berharap yang dengar mempraktikkan kehidupan empat pilar mengubah sikap sesuai dengan empat pilar itu. Semoga saja tidak seperti yang ditakutkan. Etika politik cepat terwujudnya," harapnya.

Hal itu dibenarkan anggota MPR RI lainnya, Bachtiar Ali. Menurutnya, etika politik sekarang terlihat mencapai titik nadir memprihatinkan itu artinya proses dalam rangka perbaikan. "Entah kapan selesai diperbaikinya," tandas politisi asal NasDem itu.

Diamini Khatibul Umam Wiranu anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memang membutuhkan waktu dalam membangun strukturilasi perpolitikan di Indonesia agar tidak terjadi hal yang keluar jalur dari makna etika politik secara fundamental. Contohnya, tidak ada lagi perkelahian dalam berpolitik, namun seluruhnya harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pancasila.

Diakhiri Junimart Girsang, anggota MPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menyatakan, etika politik itu sendiri adalah aturan yang tidak diatur menjadi diatur supaya menjadi teratur dan menjadi hukum dalam berpolitik. Sedangkan yang terjadi di tingkat elit hingga masyarakat, seperti perbedaan ketegangan di DPR RI dan MPR RI, lantaran adanya perilaku yang berbeda di setiap anggota.

"Kalau bicara etika politik dan dihubungkan tentang gonjang ganjing di MPR dan DPR ini kembali pada para pelaku yang tidak melaksanakan prilaku yang sesuai dengan etika yang sebenernya," tutupnya.

(aen) - See more at: http://www.indopos.co.id/2015/05/etika-politik-indonesia-sulit-terwujud.html#sthash.TeEuUQHA.dpuf